Kepala Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI, Lakukan Monitoring ke Bawaslu Kota Bogor
|
Kota Bogor, 24 Februari 2026 - Bawaslu Kota Bogor menerima kunjungan dari Kepala biro keuangan dan BMN Bawaslu RI, Pakerti Luhur di Kantor Bawaslu Kota Bogor. Pada kesempatan ini Kordiv. Sumber daya Manusia, Organisasi dan Diklat, Salman Alfarisi, Kepala Sekretariat Ahmad Syaichu, beserta jajaran Sekretariat menyambut hangat kedatangan Bapak Pakerti Luhur. Selasa (24/02/2026)
Kunjungan dari Karo Keuangan dan BMN Bawaslu RI besrta jajaran tersebut bertujuan untuk melakukan Monitoring Pengelolaan Keuangan bagi satuan Kerja baru di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Pada kegiatan tersebut Pakerti Luhur memastikan kesiapan dan memberikan arahan terkait persiapan tertib adminitrasi pengelolaan Keuangan satuan kerja baru kepada Bawaslu Kota Bogor.
Kegiatan monitoring ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan di lingkungan Bawaslu Kota Bogor sebagai satuan kerja baru. Ia menjelaskan bahwa satuan kerja baru perlu memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kota Bogor, Salman Alfarisi menyampaikan bahwa monitoring ini memberikan pemahaman lebih lanjut bagi jajaran sekretariat dalam mempersiapkan sistem administrasi keuangan yang lebih tertib.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bogor, Ahmad Syaichu bersama jajaran sekretariat turut menyampaikan untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan, termasuk melakukan evaluasi internal terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan anggaran yang telah disusun. Dengan adanya pendampingan dan monitoring ini, diharapkan Bawaslu Kota Bogor dapat semakin siap dalam mengelola anggaran secara professional.
Melalui kegiatan monitoring tersebut, Bawaslu Kota Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan keuangan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Pengelolaan anggaran yang transparan dan tertib tidak hanya mendukung efektivitas program kerja, tetapi juga menjadi wujud pertanggungjawaban kepada publik dalam menjalankan amanah pengawasan demokrasi di tingkat daerah.
