Herdiyatna Sampaikan Kinerja Bawaslu Kota Bogor Pada Masa Non Tahapan Kepada Anggota DKPP

Kota Bogor, 05 Mei 2026 - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kota Bogor) menghadiri undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Bogor) dalam kegiatan kunjungan kerja yang berfokus pada evaluasi tindak lanjut hasil persidangan kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 5 Mei 2026, di Kantor KPU Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DKPP RI, Ratna Dewi Pettalolo, menyampaikan pentingnya keselarasan dan sinergi antar penyelenggara pemilu. Ia menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara lembaga seperti KPU dan Bawaslu menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Ratna juga menyoroti bahwa dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara pemilu tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Menurutnya, integritas merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu. “Penyelenggara pemilu tidak cukup hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga harus berintegritas tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemilu bukan sekadar kegiatan administratif atau prosedural, melainkan sebuah proses penting yang berdampak langsung terhadap kedaulatan rakyat dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, setiap tahapan dan keputusan yang diambil harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kinerja Bawaslu tidak hanya terbatas pada masa tahapan pemilu. Pada masa non-tahapan, Bawaslu tetap aktif menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan, serta berperan dalam memperkuat konsolidasi demokrasi.

Ia menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan berbagai kegiatan edukatif, seperti kelas wawasan demokrasi. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi.