Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Bogor Hadiri Persiapan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa Barat

Bawaslu Kota Bogor Hadiri Persiapan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa Barat

Anggota Bawaslu Kota Bogor, Ahmad Fathoni Hadiri Persiapan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa Barat (12/08)

Bogor (12/08/2024) - Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor, Ahmad Fathoni, menghadiri Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini digelar di Mandiri University Bandung, Senin (12/8/2024).

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Jawa Barat ini dihadiri oleh seluruh Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat ini bertujuan untuk mempersiapkan pengawasan penyusunan DPS dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 ditingkat Provinsi Jawa Barat.

Ahmad Fathoni mengatakan Bawaslu Kota Bogor sudah mengawasi langsung pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Bogor dengan menyampaikan hasil rekapitulasi pengawasan penetapan Pleno DPS sebagai bahan Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Jawa Barat khususnya di Kota Bogor.

Nuryamah selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan kita harus memastikan bahwa saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu kepada KPU telah ditindaklanjuti, serta proses sinkronisasi data dapat diawasi dan dicermati dengan prosedur yang baik.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Syaiful Bachri menambahkan bahwa Dalam proses pengawasan harus dapat melihat potensi pelanggaran, apakah akan ada potensi pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi, kode etik, dan potensi pelanggaran hukum lainnya.