Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bawaslu Kota Bogor Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu Tahun 2024
|
Bogor (17/10/2023) - Dalam upaya memastikan kesiapan dalam menjaga integritas Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kota Bogor membangun sinergi dan kolaborasi dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Ops Mantap Brata Lodaya2023-2024 Dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 "Sinergi Dan Kolaborasi Unsur Pelaksana Dan Pengamanan Guna Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Aman Dan Kondusif di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota." Senin (16/10/2023)
Rapat koordinasi yang berlangsung pada Senin, 16 Oktober 2023, ini dihadiri oleh berbagai pihak. Sinergi dan kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi, merumuskan rencana strategis yang untuk mencegah pelanggaran pemilu.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 07 tahun 2023 pasal 102, Bawaslu Kota Bogor mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu. Dalam indeks kerawanan Pemilu (IKP) Kota Bogor termasuk dalam kategori rendah.
Dari hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini, Bawaslu Kota Bogor mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.
Dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu Tahun 2024, Koordiv. PP dan Datin, Supriantona memaparkan tentang Sentra Gakkumdu yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu dalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.
Melalui sinergi dan kolaborasi, Bawaslu Kota Bogor berharap dapat mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi dengan lebih baik, membuat rencana yang tepat untuk mencegahnya, dan memastikan bahwa setiap suara rakyat dihormati dan dijaga.
