Pengawasan PDPPB dan PDPB Masih Berlangsung, Supriantona Sampaikan Untuk Tetap Fokus

Kota Bogor, Senin 29 Juni 2026 – Bawaslu Kota Bogor kembali menggelar apel pagi rutin pada Senin (29/06/2026) di Kantor Bawaslu Kota Bogor. Kegiatan yang diikuti seluruh jajaran sekretariat dan pimpinan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program kerja kelembagaan pada masa non-tahapan pemilu.

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu Kota Bogor, Supriantona, bertindak sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tetap fokus terhadap sejumlah program strategis yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Supriantona menegaskan bahwa meskipun saat ini tidak berada dalam tahapan pemilu maupun pemilihan, Bawaslu Kota Bogor tetap memiliki berbagai agenda penting yang harus dijalankan secara optimal. Salah satu fokus utama adalah pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) yang saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, kegiatan PDPPB menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data partai politik sebagai salah satu elemen pendukung penyelenggaraan pemilu yang akurat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, jajaran Bawaslu Kota Bogor diminta untuk terus mengawal pelaksanaan program tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan pengawasan yang dimiliki.

“Fokus kita dalam waktu dekat ini ada beberapa hal, pertama yang sudah berjalan juga kemarin kita melaksanakan PDPPB ke partai politik, kemudian nanti sama Pak Fathoni akan ada PDPB di KPU jadi kita kawal dan fokus, kemudian juga mungkin ini apel terakhir kita di kantor ini karena kita akan pindah kantor, itu juga dipersiapkan,” ujar Supriantona dalam amanatnya.

Selain pengawalan terhadap program pemutakhiran data, Supriantona juga menyoroti persiapan perpindahan kantor Bawaslu Kota Bogor yang direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia meminta seluruh jajaran untuk mempersiapkan proses perpindahan secara tertib dan terkoordinasi agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan.