Bawaslu Kota Bogor hadiri Rapat Evaluasi Teknis Pengisian Form Pencegahan Online dari Bawaslu RI

Kota Bogor, 14 Agustus 2025 - Bawaslu Kota Bogor mengikuti Rapat Evaluasi Teknis Pengisian Form Pencegahan Online yang dilangsungkan oleh Bawaslu RI secara daring pada Kamis (14/08/2025). Kegiatan ini turutdiikuti oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pada pertemuan ini diskusi dipandu oleh tenaga ahli Bawaslu RI Iji Jaelani, ia memaparkan hasilrekapitulasi data, analisis, serta evaluasi terhadap implementasi Form Pencegahan Online. Dalam paparannya, Iji menekankan bahwa filosofi administrasi harus dibuktikan dengan data nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penjelasannya Ia juga menyoroti masih adanya Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum dapatmengunggah data karena kendala teknis, seperti banyaknya tautan (link) yang perlu diakses, namun sebagian besar jajaran Bawaslu sudah dapat melakukan login.

Dalam rapat tersebut, turut dilaporkan bahwa 13 provinsi telah melaksanakan kegiatan Peer to Peer (P2P). Selain itu, Form A akan dicantumkan secara terpisah dalam draf Peraturan Bawaslutentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran. Beberapa penyesuaiandilakukan, di antaranya penghapusan kolom tahapan dan penegasan mengenai pejabat yang berwenang menandatangani. Namun, tanda tangan juga dapat dilakukan oleh staf karena form inihanya bersifat internal sebagai alat percepatan data dan pemantauan, sehingga tidak terkaitdengan persoalan hukum.

Iji menegaskan bahwa pengisian Form Pencegahan Online tidak menimbulkan pelanggaranadministrasi pemilu, sehingga Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukanpenanganan hukum. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tetap disusun sebagaimana mekanismeyang berlaku dengan menyesuaikan regulasi sebelumnya.

Melalui evaluasi ini, Bawaslu menekankan pentingnya konsistensi dan ketepatan pengisian Form Pencegahan Online sebagai langkah memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi. Dengandemikian, data pencegahan dapat terhimpun lebih cepat, akurat, serta mendukung peningkatankinerja pengawasan di seluruh tingkatan.