Lompat ke isi utama

Berita

Lakukan Audiensi Dengan Walikota dan Wakil Wali Kota Bogor, Bawaslu Kota Bogor Bahas Banyak Hal Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Di Kota Bogor Serta Pemilu Selanjutnya

Lakukan Audiensi Dengan Walikota dan Wakil Wali Kota Bogor, Bawaslu Kota Bogor Bahas Banyak Hal Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Di Kota Bogor Serta Pemilu Selanjutnya

Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna (Kanan), Walikota Bogor, Dedie A. Rachim (Tengah) dan Wakil Walikota Bogor, Jenal Mutaqin (Kiri) Lakukan Audiensi Dengan Walikota dan Wakil Wali Kota Bogor, Bawaslu Kota Bogor Bahas Banyak Hal Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Di Kota Bogor Serta Pemilu Selanjutnya. Selasa (22/07/2025)

Kota Bogor, 22 Juli 2025 - Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bogor beserta Sekretariat menghadiri audiensi dengan Walikota dan Wakil Walikota Bogor di Kantor Walikota Bogor, Jl. Ir. Haji DJuanda No.10, Pabaton, Bogor Tengah, Pabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor. Selasa (22/07/2025)

Pada pertemuan itu hadir Walikota dan Wakil Walikota beserta Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor untuk berdiskusi, bertukar pikiran dan informasi tentang Pengawasan Pemilu serta demokrasi di Kota Bogor. 

Bawaslu kota Bogor serta Walikota dan Wakil Walikota Bogor membahas banyak hal salah satunya langkah - langkah menuju 2029, bagaimana meningkatkan keikutsertaan pemilih di kota Bogor pasca pemilu dan pilkada 2024 yang merosot dari tahun pemilu 2019

Herdiyatna Ketua Bawaslu Kota Bogor dalam pembukaannya menyampaikan beberapa hal diantaranya Pemilu dan Pilkada yang berjalan di Kota Bogor pada tahun 2024 lalu relatif berjalan lancar dan tanpa hambatan.

“Alhamdulillah pada Pemilu dan Pilkada yang lalu bisa kita lewati dengan baik, kita tidak mendapati adanya kasus-kasus yang bisa mengganggu jalannya pemilihan,” ucapnya.

Selanjutnya Anggota Bawaslu Kota Bogor Supriantona mengaku bahwa Bawaslu Kota Bogor menerima beberapa laporan, namun laporan tersebut ada yang terbukti dan ada juga yang dinyatakan tidak terbukti.

“Memang ada laporan yang masuk ke kami, ada yang terbukti dan  ada juga yang setelah kita telaah laporan tersebut tidak terbukti, selain itu  waktu yang singkat untuk menindaklanjuti laporan yaitu 3 hari plus 2 hari pada pilkada, tapi kami berusaha dengan maksimal” ujarnya.

Firman Wijaya juga menambahkan bahwa salah satu faktor kondusifnya pilkada 2024 adalah karena masing-masing pasangan calon mampu melaksanakan pilkada dengan baik dan bisa menerima hasil pilkada sehingga tidak ada yang mengajukkan perselisihan hasil.

Salman Alfarisi melanjutkan bahwa keberhasilan Bawaslu Kota Bogor mengawasi Pilkada 2024 adalah dengan memastikan jajaran dan seluruh staf bekerja semaksimal mungkin.

Kemudian Walikota Bogor Dedie Rachim pada kesempatannya menyampaikan rasa terima kasihnya pada Bawaslu Kota Bogor karena sudah mengawasi Pemilu dan Pilkada yang selama ini berjalan di Kota Bogor, Ia juga menyampaikan beberapa hal yang menurutnya harus menjadi fokus bersama dan bahan evaluasi agar penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan dengan lebih baik lagi kedepannya.

Dedie menyoroti tingkat partisipasi politik di Kota Bogor yang rendah pada Pemilu dan Pilkada 2024 yang lalu. Hal tersebut menurutnya terjadi karena beberapa hal diantaranya jumlah TPS (Tempat pemungutan suara) yang sedikit dan data pemilih yang tidak valid.

“Hal yang jadi perhatian adalah tingkat partisipasi yang rendah, salah satu yang menurut kita cukup berpengaruh kemarin itu adalah jumlah TPS yang sedikit, saya rasa sulit mengakomodir pemilih dengan TPS yang sedikit itu,” ucap pria 59 tahun yang sekarang menjabat sebagai walikota Bogor itu.

“Kemudian soal perpindahan alamat yang tidak terdata juga banyak, jadi sudah pindah tapi terdatanya masih di alamat yang lama, alhasil jadi ga nyoblos,” sambungnya.

Kemudian Wakil Walikota Bogor juga memberikan pandangannya tentang politik dan demokrasi di Kota Bogor. Ia menyebut bawha tingkat partisipasi yang rendah merupakan tugas semua pihak tidak hanya penyelenggara pemilu saja.

“Lemahnya partisipasi publik merupakan kesalahan semua pihak termasuk partai politik, yang belum gencar melaksanakan pendidikan politik, pendidikan politik yang masive penting untuk kemajuan politik di Kota Bogor,” ujarnya.