Bawaslu Kota Bogor Ikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kab/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2025 Secara Daring yang Diselenggarakan Oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Kota Bogor, 30 Juni 2025 - Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bogor, Ahmad Fathoni ikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kab/Kota Se Jawa Barat Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat Secara Daring. Senin (30/06/2025)

Dalam Sambutannya, Plh. Ketua Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bachri menegaskan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan kesempatan untuk mengawasi akurasi data pemilih salah satunya DPK.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, menyampaikan “Mari kita pastikan lagi secara menyeluruh DPK sebagai data kesiapan kita, baik yang dicabut hak pilihnya dan yang baru memiliki hak pilih,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kerja-kerja pengawasan harus dimulai sejak awal dengan mengacu pada SE Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025. “Kabupaten/Kota harus sudah menginventarisasi data pemilih berkelanjutan dan menyusun alat kerja pengawasan serta uji petik secara rigid,” tambahnya.

Ahmad Fathoni, menyampaikan “Menyikapi data ini, maka data ini harus valid. Saran saya mesti ada kesepahaman persepsi dalam memastikan data yang memenuhi syarat, kaitan DP4 maka akan ada data pemilih pemula. Kita harus memastikan data tersebut apa yang sudah dilakukan dan validitasnya apa. Rancangan DPB kita akan dihadapkan apakah data ini akan jadi DPS atau tidak” ujarnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi setiap daerah dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Dengan adanya pedoman yang baik, diharapkan akurasi data pemilih dapat terjaga dengan baik.

Selama rapat, para peserta juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih. 

Rapat ini diakhiri dengan penekanan bahwa setiap daerah harus segera menyusun rencana kerja pengawasan yang efektif. Setiap kabupaten/kota diharapkan dapat mengimplementasikan arahan yang diberikan dalam rapat ini untuk meningkatkan kualitas pemilu.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan Bawaslu Kota Bogor dan daerah lainnya dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Hal ini menjadi bagian penting dalam menciptakan pemilu yang transparan dan akuntabel.